Demokrasi Liberal

  Demokrasi Liberal

Di Indonesia demokrasi liberal berlangsung sejak 3 November 1945, yaitu sejalk sistem multi partai berlaku melalui maklumat pemerintah.dermokrasi liberal dikenal pula sebagi demokrasi parlementer, oleh karena berlangsung dalam sistem pemerintahan parlementer ketika berlakunya UUD 1945 pewriode pertama, konstitusi RIS, dfan UUDS 1950.Dengan demikian demokrasi liberal secara formal berakhir pada tanggal 5 juli 1959.

Dalam periode demokrasi liberal ini ada beberapa hal yang secara pasti dapat dikatakan telah melekat dan mewarnai prosesnya, yaitu sebagai berikut :

1.       Penyalutan tuntutan

Tuntutan terlihat sangat intens dan melebihi kapasitas sistem yang hidup, terutam kapasitas atau kemampuan mesin politik resmi.

1.       Pemeliharaan dan konstitusi nilai

Kayakinan atas hak asasi manusia demikian tingginya, sehingga menumbuhkan kesempatan dan kebebasan luasdengan segala eksesnya.

1.       Kapabilitas

Kekayaan alam dan manusia Indonesia keitka itu masih potensial dan belum didayagunakan secara maksimal

1.       Integritas vertical

Terjadi hubungan antara elit dengan massa berdasarkan pola integrasi aliran.

1.       Integritas horizontal

2.       Gaya politik

Bersifat ideologis, artinya lebih menitik beratkan factor yang membedakan.

1.       Kepemimpinan

Berasal dari angkatan sumpah pemuda yang lebih cenderung, belum permisif untuk meninggalkan pikiran-pikiranm paternal, primordial terhadap aliran, agama, suku, atau kedaerahan

1.       Perimbangan partisipasi politik dengan kelembagaan

               i.            Mass

Partisipasi masaa sangat tinggi, sampai-sampai tumbuh tanggapan seluruh lapisan rakyat telah berbudaya politik partisipasi.

1.       Veteran dan militer

Karena pada periode tersebut pengaruh demokrasi barat lebih dominan, maka keterlibatan militer dalam arena politik tidak terlalu kentara.

1.       Pola pembangunan aparatur Negara

Diselenggarakan menurut pola yang bebas, artinya ditolerir adanya ikatan dengan kekuatan-kekuatan politik yang berbeda ideoligis.Akibatnya fungsi aparatur Negara yang semestinya melayani kepentingan umum tanpa perkecualian, menjadi cenderung melayani kepentingan golongan menurut ikatan primodial.

J. Tingkat stabilitas

Akibat berinteraksinya variable yang di uraikan dalam a sampai I, timbulah lablitas pemerintahan / politik yang kemudian menjadi sebab utama keterlambatan pembangunan.

2.Demokrasi Terpimpin

Dalam pewriode demokrasi terpimpin ini pemeikiran ala demokrasi barat banyak ditinggalakan.Untukmerealisasikan demokrasi terpimpin ini, kemudian di bentuk badan yang di sebut Front Nasional.Periode ini disebut pula periode pelaksanaan UUD 1945 dalam kaedaan ekstra ordiner, disebut demikian karena terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945.

1.       Penyaluran Tuntutan

Dalam periode ini pun masih berklanjut besarnya tuntutan yang melebihi kapasitas sistem.Setalah penyederhanaan kepartaian dan pembentukan FN tersebut, di peroleh suatu stabilitas.Kadar stabilitas ini dapat dinilai sebagai berwatak semu oleh karena ternyata kemudian meltakan dasar yang kuat dalam proses pergantian pimpinan nasional.

1.       Sesuai dengan orientasi menuju satu nilai mutlak, maka secara konsisten pula hak asasi manusia sering dikesampinghkan.Sebaliknya, mobilisasi kekuatan kearah tujuan yang bernilai mutlak lebih digiatkan melalui Front Nasional.

2.       Kapabilitas

Serta merta dengan lebih diarahkannya aktivitas terhadap nilai-nilai yang bersifat mutlak, maka pemerintah cenderung untuk lebih berperan dalam mengelola bidang ekstratif dan distributive.Sejalan dengan nilai tersebut, timbulah keterlibatan pemerintah dalam bidang perekonomian yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak ( sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 )ditandai dengan reaksi yang menantang kebebasan ekonomi yang diperoleh dalam periode demokrasi liberal.

1.       Integrasi vertical

Dengan adanya intensifikasi pembangunan bangsa maka sifat primordial dan pola aliran yang ada sebelumnya, secar formal di batasi.Oleh karena itu, hubungan antara elit dengan massa formal menjadi terbuka pula.

1.       Integrasi horizontal

Pertentangan anta relit menyebabkan elit tertentu diisolir dan diasingkan secara politis.dalampertarungan ini elit yang bisa menghimpun solidaritaslah yang muncul diarena politik, sehingga elit administrator tersisihkan.

1.       Gaya politik

Ideologi masih tetap mewarnai periode ini, walaupun sudah dibatasi secara formal melalui penpres tentang syarat-syarat penyederhanaan kepartaian ( penpres no.7 tahun 1959 ).

1.       Kepemimpinan

Para pemimpin berasal dari angkatan 1928 dan angkatan 1945 dengan tokoh politik sukarno sebagai titik pusatnya.Kepemimpinan tokoh politik ini berdasar pada politik mencari kambing hitam.

1.       Perimbangan partisipasi politik dan kelembagaan

               i.            Massa

Partisipasi dibatasi saluran inputnya, yaitu hanya melaui FN.Untuk menunjukan kesiapan kelembagaanya, maka ditumbuhkanlah output simbolik dalam bentuk rapat-rapat raksas yang menuntungkan rezim yang berkuasa saat itu.Akibatnya partisipasi pada hakikatnya lebih besar daripada kesiapan kelembagaan pemerintah.

1.       Veteran dan Militer

Sejak Denas dan FN terbentuk, penyaluran kepentingan bekas pejuang lebih meningkat.Organisasi bekas pejuang ini lebih dikenal dengan nama angkatan 1945, yang termasuk golongan fungsional.

1.       Pola pemnbanguna aparatur Negara

Loyalitas kembar pegawai negeri telah diganti dengan monoloyalitas, walaupun hanya terbatas pada tingkat kepangkatan tertentu saja.

1.       Stabilitas, ditinjau dari segi tersedianya jangka waktu yang cukup lama untuk melaksanakan program pemerintahan dan kontinuitas pemerintahan, sebenarnya cukup dapat menelurkan prestasi pembangunan.

3.Demokrasi Pancasila

Penelahaan terhadap demokrasi pancasila tentu tidak dapat bersifat final disini, ke\arena masih terus berjalan dan berproses.Praktek-praktek mekanisme demokrasi pancasila masih mungkin berkembang dan berubah, atau mungkin belum merupakan bentuk hasil prose yang optimal, sebagai prestasi sistem politik Indonesia.

1.       Penyaluran tuntutan

Dalam periode demokrasi pancasila ini penyaluran berbagi tuntutan yang hidup dalam masyarakat menunujukan kseimbangan.banyhak akibat yang ditumbuhkan oleh pola penyaluran tuntutan semacam ini, dalam kenyataannya disalurkan secara formal melaui tiga kerkuatan sosial politik.

1.       Pemeliharaan dan konstitusi nilai

Hak asasi amnesia berkali-kali ditegaskan oleh pemerintah bahwa hak itu secara implicit mengandung pula kewajiban asasi setiap anggota masyarakat.Idelogisme yang mengganas dalam masa dua sistem politik sebelumnya sekarang sudah dapat didinginkan atau setidak-tidaknya tak lagi menjadi cirri penyelenggaraan kontinuitas nilai berbagi kekuatan politik yang ada.

1.       Kapabilitas

Di bidang ekstratif  dan distributive yang menyangkut komiditi pokok, pemerintah mengambil peranan besar.Pengaturan untuk memberikan dorongan memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi diselenggarakan melaului Undang-undang penanaman modal asing ( UU no.1 tahun 1968 ) dan juga melaui pinjaman luar negeri dan bantuan luar negeri.

1.       Integritas vertkal

Dewasa ini adannya saluran antara elit dengan massa dan sebaliknya, lebih dirasakan.Begitu pula, terlihat adanya hugungan antar perencana ( planner ) dengan mereka yang direncanakan.

1.       Integritas Horisontal

Hubungan antar elit mulai menampak dalam usaha membentuk consensus nasional dalam menyelenggarakan pembangunan melalaui pola yang jelas.Kerjasama antar teknokrat juga meningkatkan rupa-rupa kapabilitas.

1.       Gaya politik

Gaya ideoligik boleh dikatakan sudah hamper tidak manggung lagi, yang menonjol ialah gaya intelektual yang pragmatic melaui penyaluran kep[entingan yang berorientasi kepada program dan pemecahan masalah.

1.       Kepemimpinan

Bersifat legal artinya bersumber pada kekuatan-kekuatan narmatif konstitusif.

1.       Perimbangan pertisipasi politik dengan kelembagaan

               i.            Massa

Partisipasi rakyat dikendailkan dan terbatas pada peristiwa-peristiwa ploitik tertentu saja antara lain dalam pemiliha umum.

1.       Veteran dan militer

Partisipasi kaum veteran meningkat melalui angkatan 1485, sedang partisipasi tentar makin meningkat dengan adanya doktrin kekaryaan sesuai dengan Dwi fungsi ABRI.

1.       Pola Pmebangunan aparatur Negara

Dijurudkan pada usaha menigkatkan pelayanan terhadap masyarakat atas dasar asa loyalitas terhadapNegara.Isu tentang peranan aparatur Negara yang berorientasi kepada kepenrtingan nasional demi terjaganya integritas aparatur kepada Negara tersebut, mendapatkan wadah melaui organisasi-organisasi profeis diatas.

1.       Tingkat stabilitas

Stabilitas meningkat melaui pendekatan keamanan disamping pendekatan yang bersifat meyakinkan dan membujuk masyarakat.